SINGKAWANG KITA –BPJS Kesehatan menyelenggarakan Media Workshop bertajuk “Potret Satu Dekade Perjalanan Membangun Indonesia Sehat dan Menjaga Keberlangsungan Program JKN pada Pemerintahan Baru.”
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti menegaskan
pencapaian penting selama 10 tahun penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN), Rabu (25/9).
“Per 1 September 2024, lebih dari 277 juta jiwa atau 98,67 persen penduduk Indonesia telah
terdaftar sebagai peserta JKN. Capaian ini sekaligus mengukuhkan Indonesia sebagai negara
dengan cakupan Universal Health Coverage (UHC) tercepat di dunia, dalam satu dekade. Jika
dibandingkan dengan capaian UHC di negara lain, seperti Korea Selatan, memerlukan 12 tahun
untuk mencapainya,” ungkap Ghufron.
Ghufron juga menjelaskan, dalam upaya menjaga keberlanjutan Program JKN, BPJS Kesehatan
terus memperkuat kemitraan dengan 23.294 fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dan 3.140
fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut (FKRTL).
BPJS Kesehatan juga memperluas layanan
kesehatan di Daerah Belum Tersedia Fasilitas Kesehatan Memenuhi Syarat (DBTFMS) di wilayah
Tertinggal, Terdepan, dan Terluar
“Pada 2014, tercatat 92,3 juta pemanfaatan per tahun, dan pada 2023 jumlahnya meningkat menjadi
606,7 juta pemanfaatan per tahun, atau sekitar 1,7 juta pemanfaatan setiap hari.
Hal ini membuktikan bahwa masyarakat semakin memanfaatkan akses kesehatan yang disediakan oleh
JKN,” tambahnya.
Inovasi teknologi menjadi kunci peningkatan layanan, Ghufron menuturkan melalui Aplikasi Mobile
JKN memungkinkan peserta untuk mengambil antrean online, mengubah data, hingga mencari
informasi.
Hal ini sejalan dengant transformasi mutu layanan BPJS Kesehatan, dengan memberikan
layanan yang semakin mudah, cepat, dan setara bagi seluruh peserta JKN.
“Keberhasilan Program JKN menarik minat banyak negara untuk mempelajari sistem
penyelenggaraan Program JKN. Negara-negara seperti Inggris, Korea Selatan, dan Malaysia. Tak
hanya itu, organisasi internasional seperti World Bank, Joint Learning Network (JLN), dan
International Social Security Association (ISSA) telah menjadikan BPJS Kesehatan sebagai model
dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan di kancah global. Pada Maret 2024, ISSA bahkan
menggelar The 17th ISSA International Conference on ICT in Social Security di Bali, dengan BPJS
Kesehatan sebagai tuan rumah,” ujar Ghufron.
Menghadapi pemerintahan baru, BPJS Kesehatan telah menyiapkan berbagai langkah strategis
untuk menjaga keberlanjutan Program JKN. Ghufron menjelaskan bahwa melalui penguatan
cadangan dana JKN melalui pengelolaan aset dan likuiditas yang lebih optimal, serta kerja sama
erat dengan pemerintah menjadi kunci utama dalam mendukung kesinambungan Program JKN.
“Salah satu tantangan yang dihadapi BPJS Kesehatan adalah meningkatnya kasus penyakit
berbiaya katastropik, seperti hipertensi, diabetes, dan kanker, yang pada 2023 mencapai Rp34,7
triliun. Untuk mengatasi hal ini, BPJS Kesehatan tengah gencar menyosialisasikan skrining
kesehatan secara dini dan mengelola penyakit kronis melalui Program Pengelolaan Penyakit Kronis.
(Prolanis), yang menyediakan layanan khusus bagi penderita diabetes dan hipertensi,” terang
Ghufron.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi menyatakan bahwa capaian UHC melalui
Program JKN di Indonesia ini terbilang sangat cepat dibandingkan dengan negara maju sekali pun.
Menyambut pemerintahan baru, dirinya mengatakan bahwa Program JKN akan tetap menjadi
prioritas.
“Kesehatan adalah hak setiap warga negara, dan pastinya pemerintahan baru nantinya
berkomitmen untuk terus meneruskan Program JKN sebagai salah satu program strategis negara.
Kami juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk senantiasa mendukung dan
menyukseskan penyelenggaraan Program JKN,” ucap Hasan.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena menjelaskan bahwa BPJS Kesehatan
tidak hanya berperan di sektor kesehatan, tetapi juga sebagai bagian dari transformasi bangsa. Ia
juga menuturkan bahwa kontribusi berbagai pihak memainkan peran penting dalam ekosistem JKN.
“Peran BPJS Kesehatan sebagai penggerak ekonomi sangat penting, namun dengan semakin besar
kepesertaan JKN, kita harus memastikan layanan di fasilitas kesehatan tetap optimal,” ungkapnya.
Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional, Nunung Nuryartono menekankan pentingnya untuk
memastikan keberlanjutan dan sustainabilitas Program JKN. Menurutnya, hal ini penting untuk
diperhatikan dalam menjaga pengelolaan Program JKN.
“Pertama adalah penguatan tata kelola Program JKN, yang diiringi dengan partisipasi aktif dari
berbagai pihak. Tak hanya itu, yang terakhir adalah menjaga efektivitas program,” kata Nunung.
Koordinator Advokasi Jaminan Sosial BPJS Watch, Timboel Siregar turut mendukung pentingnya
kolaborasi dengan stakeholder. Ia mengatakan bahwa BPJS Kesehatan tidak bisa berjalan sendiri,
dukungan berbagai pihak sangat dibutuhkan untuk optimalisasi layanan, keaktifan peserta, dan
kesinambungan iuran.
“Melalui berbagai strategi dan kolaborasi, BPJS Kesehatan bertekad untuk menjaga
keberlangsungan Program JKN demi tercapainya Indonesia yang sehat dan sejahtera di bawah
pemerintahan yang baru. Namun melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 semakin
mempertegas bahwa dukungan kementerian/lembaga turut serta dalam kesukesan
penyelenggaraan Program JKN,” ujar Timboel.
