SINGKAWANG KITA – Guna lebih mendekatkan akses pelayanan public kepada masyarakat, Himpunan Mahasiswa Islam Kota Singkawang mendorong agar Pemkot Singkawang dan DPRD untuk membahas pemekaran wilayah baik untuk tingkat kelurahan atau kecamatan, dengan salah satu contoh wilayah kecamatan Singkawang Selatan yang memiliki jumlah penduduk besar dan wilayah luas di Kota Singkawang.
Pemekaran baik wilayah kecamatan atau kelurahan ini guna mendekatkan layanan publik ke masyarakat, selain itu terlebih lagi wacana pemerakan wilayah kecamatan atau kelurahan ini sudah lama didengungkan sejak tahun 2017 silam.
“Kita dari HMI Singkawang mendorong pemekaran wilayah kecamatan dan kelurahan di kota Singkawang demi dekatnya pelayanan kepada masyarakat,” ungkap Ihsyan, Ketua HMI Kota Singkawang, Senin (23/11).
Ia mengatakan wacana pemakaran kelurahan bahkan kecamatan tersebut pernah digaungkan bahkan rencananya Pemkot sudah menyiapkan draf peraturan daerahnya. Dicontohkannya seperti Kecamatan Singkawang Selatan, yang mana jumlah penduduknya banyak dan wilayahnya yang luas.
HMI dengan melihat dan mendiskusikannya dengan berbagai pihak seperti KAHMI Kota Singakwang memandang perlunya pemetaan kawasan calon pemekaran. Sehingga dari pemetaan itu, kata dia, tidak menutup kemungkinan Singkawang bisa menjadi enam kecamatan.
Dari segi kecamatan, kata dia, Kota Singkawang bisa menjadi enam kecamatan. Dimana Kecamatan Singkawang Tengah dengan ibukotanya Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Barat ibukotanya Pasiran, Kecamatan Singkawang Timur ibukotanya Pajintan, Singkawang Utara Ibukotanya Sei Bulan, Singkawang Selatan ibukotanya Sedau, dan Singkawang Tenggara Ibukotanya Pangmilang.
Sedangkan untuk pemekaran kelurahan, pihaknya mewacanakan bisa saja sejumlah kecamatan dimekarkan yakni Kecamatan Singkawang Selatan terdiri dari Kelurahan Sedau, Kelurahan Tanjung Batu, Kelurahan Kupisan, Kelurahan Lirang, dan Kelurahan Kali Asin. Sedangkan Kecamatan Singkawang Barat dimekarkan menjadi Kelurahan Melayu, Kelurahan Kuala, Kelurahan Pasiran dan Kelurahan Tani. Sedangkan untuk kecamatan Singkawang Tenggara dimekarkan menjadi Kelurahan Sijangkung, Kelurahan Sagatani, Kelurahan Pangmilang, Kelurahan Sanggau Kulor dan Kelurahan Danau Biru. Serta Kecamatan Singkawang Tengah, dimana pihaknya mengusulkan Kelurahan Roban bisa dipecah menjadi dua kelurahan, yakni penambahan kelurahan Sekip Baru.
“Tentunya apakah ada kajian yang sama atas wacana tersebut atau belum sependapat dengan nama nama dengan wilayah baru, namun itulah wacana dan apapun pertimbangannya kami mendorong agar pemekaran kecamatan atau kelurahan bisa dilakukan,” katanya.
Sementara itu, Camat Singkawang Selatan, Elmin mengatakan terkait pemekaran wilayah kelurahan hingga kecamatan memang sudah pernah dibahas hingga diajukan ke DPRD Singkawang.
“Kalau soal rencana pemekaran baik kelurahan dan kecamatan sudah mala bahkan sudah dilakukan pengukuran batas wilayahnya,” ungkapnya. Hanya saja entah apa kendalanya, kata dia, pihaknyat tidak mengetahui padahak sudah pernah diajukan ke DPRD Singkawang untuk dilakukan pembahasan.
Ia menyampaikan wacana Kecamatan Singkawang Selatan akan dimekarkan menjadi beberapa kelurahan. Sehingga dari pemekaran wilayah kelurahan bisa membentuk satu kecamatan baru. Rencananya, kata Elmin, Kecamatan Singkawang terdiri dari Kelurahan Tanjung Batu, Kelurahan Padang Pasir, Kelurahan Kaliasin, Kelurahan Sedau, Kelurahan Gunung Besi, Kelurahan Pasair Panjang. Sedangkan untuk Kecamatan Singkawang Tenggara terdiri dari Kelurahan Sijangkung, Kelurahan Sagatani dan Kelurahan Pangmilang.
“Saya sudah beberapa kali menyampaikan ke DPRD Singkawang khususnya komisi I DPRD Singkawang agar dapat dibahas kembali rencana pemekaran tersebut. Jika memang ada kemajuan bahkan ada pembahasan kembali tentunya akan menjadi kado terindah bagi saya selaku Camat yang akan memasui masa purna tugas,” ujar Elmi, Camat Singkawang Selatan yang nantinya sejak 1 Desember 2020 memasuki masa pensiun.
Terpisah, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Singkawang, Anewan mengatakan terkait usulan rencana pemerakaran wilayah baik kecamatan dan kelurahan pernah disinggung periode sebelumnya namun belum berlanjut. Sehingga, kata dia, pembahasan terkait pemekaran wilayah belum bisa menjadi prioritas di tahun 2021.
Ia mengatakan bahwa untuk tahun 2021. Pihak eksekutif dan legiaslatif akan rencananya membahas 11 Raperda untuk dibahas pada tahun anggaran 2021. Dimana kesebelas raperda tersebut diantaranya Penyertaan modal pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Gunung Poteng, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2020, Perubahan APBD TA. 2021, APBD TA 2022, Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Bangunan Gedung, RTRWK Kota Singkawang, Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penyelenggaraan Festival Seni Budaya di Kota Singkawang, Penyelenggaraan Penerangan Jalan, Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
