Breaking
Singkawang Kita

Klarifikasi Penataan Belanja Daerah, Sumberanto Tjitra Nilai Hak Dasar ASN dan Pelayanan Publik Harus Tetap Terjaga

Kontributor Kita 4 menit baca 40x dibaca
Klarifikasi Penataan Belanja Daerah, Sumberanto Tjitra Nilai Hak Dasar ASN dan Pelayanan Publik Harus Tetap Terjaga

Klarifikasi Penataan Belanja Daerah, Sumberanto Tjitra Nilai Hak Dasar ASN dan Pelayanan Publik Harus Tetap Terjaga

SINGKAWANGKITA, SINGKAWANG – Ketua Komisi III DPRD Kota Singkawang, Sumberanto Tjitra, S.H., M.H., menilai kebijakan Pemerintah Kota Singkawang melakukan penyesuaian terhadap pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebesar 50 persen pada gaji ketiga belas ASN merupakan bagian dari langkah penataan belanja daerah dalam menjaga keseimbangan fiskal serta memastikan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Sumberanto, kebijakan tersebut perlu dipahami secara utuh dan proporsional. Penyesuaian yang dilakukan pemerintah daerah bukan berarti menghilangkan hak dasar ASN, melainkan merupakan langkah efisiensi terhadap komponen tambahan penghasilan pada pembayaran gaji ketiga belas, dengan tetap mempertahankan pembayaran TPP bulanan yang bersifat rutin atau reguler.

“Dalam kondisi keuangan daerah yang harus dikelola secara cermat, pemerintah memang dituntut untuk menentukan skala prioritas belanja. Kita harus memahami bahwa APBD memiliki keterbatasan, sementara kebutuhan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat terus berjalan. Karena itu, penataan belanja menjadi salah satu langkah yang perlu dilakukan agar kemampuan fiskal daerah tetap terjaga,” ungkap Sumberanto.

Ia menjelaskan, kebijakan tersebut juga harus dilihat dalam kerangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), khususnya terkait pengelolaan belanja daerah yang lebih efektif, efisien, terukur, dan bertanggung jawab.

Salah satu hal yang perlu menjadi perhatian adalah ketentuan proporsi belanja pegawai yang harus dijaga sesuai amanat regulasi. Pemerintah daerah dituntut mampu mengendalikan belanja pegawai agar ruang fiskal yang tersedia dapat dimanfaatkan untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan dan pelayanan dasar masyarakat.

“Jangan sampai struktur belanja daerah terlalu terbebani oleh belanja rutin sehingga ruang untuk pembangunan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat menjadi terbatas. Anggaran harus dikelola dengan prinsip efisiensi, tetapi juga harus tepat sasaran dan memberikan manfaat yang nyata,” tegasnya.

Sumberanto juga menyoroti pentingnya memastikan bahwa efisiensi anggaran yang dilakukan tidak sekadar menjadi pengurangan belanja, tetapi benar-benar diikuti dengan pengalokasian kembali anggaran untuk program-program yang menjadi prioritas daerah.

Sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Wali Kota Singkawang, anggaran hasil rasionalisasi pembayaran TPP 50 persen pada gaji ketiga belas dialihkan kembali ke kas daerah untuk mendukung pembiayaan program prioritas, antara lain pelayanan kesehatan, pendidikan dasar, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), pengelolaan persampahan, serta pembangunan infrastruktur publik.

Menurutnya, sektor-sektor tersebut merupakan kebutuhan mendasar masyarakat yang harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah. Terlebih, pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang dibelanjakan, tetapi juga dari sejauh mana manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Di sisi lain, ia mengingatkan agar kebijakan penyesuaian tersebut disampaikan secara terbuka dan disosialisasikan dengan baik kepada seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang. Transparansi diperlukan agar tidak muncul kesalahpahaman, keresahan, maupun anggapan bahwa pemerintah daerah mengabaikan kesejahteraan aparatur.

“ASN merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Karena itu, setiap kebijakan yang berkaitan dengan penghasilan pegawai harus dijelaskan secara transparan, termasuk dasar hukum, pertimbangan kemampuan keuangan daerah, serta tujuan dari penyesuaian tersebut. Dengan demikian, seluruh ASN dapat memahami bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari penataan anggaran, bukan semata-mata pemangkasan hak pegawai,” jelasnya.

Lebih lanjut, Sumberanto menegaskan bahwa efisiensi anggaran harus dilaksanakan secara adil dan proporsional. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa upaya penghematan tidak hanya dibebankan pada satu komponen belanja, tetapi juga dibarengi evaluasi terhadap belanja operasional lainnya yang belum mendesak atau belum memberikan dampak langsung terhadap masyarakat.

Ia juga berharap agar hasil efisiensi tersebut dapat dipertanggungjawabkan melalui pelaksanaan program yang jelas, terukur, dan memiliki manfaat konkret. Jangan sampai anggaran yang telah dihemat justru tidak memberikan dampak optimal terhadap percepatan pembangunan maupun peningkatan kualitas pelayanan publik.

Sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD, Sumberanto menyatakan bahwa pihaknya akan terus mendorong agar pengelolaan APBD Kota Singkawang dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

“Pada prinsipnya, kita mendukung kebijakan pemerintah daerah yang bertujuan menjaga kesehatan fiskal dan memastikan APBD digunakan secara efektif. Namun, efisiensi harus dilakukan dengan perencanaan yang matang, komunikasi yang baik, serta pengawasan yang konsisten. Kepentingan ASN tetap harus diperhatikan, sementara pelayanan publik dan program pembangunan yang menyentuh kebutuhan masyarakat tidak boleh dikorbankan,” pungkasnya.

Ia berharap seluruh pihak dapat memahami kebijakan tersebut secara bijaksana dan melihatnya sebagai bagian dari upaya bersama dalam menjaga keberlanjutan keuangan daerah, sehingga Pemerintah Kota Singkawang tetap mampu menjalankan pembangunan serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Bagikan

Berita Terkait