Kabar Baik! Pegawai Singkawang Tetap Terima Gaji 13 Meski Nominalnya Disesuaikan Dengan Kemampuan Keuangan Daerah
SINGKAWANGKITA – Pemerintah Kota (Pemkot) Singkawang mengeluarkan kebijakan penghentian pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebesar 50 persen pada pemberian gaji ketiga belas (Gaji 13) aparatur sipil negara (ASN). Kebijakan ini bagian dari penataan belanja pegawai agar struktur APBD sesuai ketentuan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Singkawang selaku bagian dari TAPD, Alhatip, menegaskan kebijakan tersebut bukan keputusan yang berdiri sendiri.
“Kebijakan ini bukan sekadar pembatalan/penghentian sebagian dari TPP. Ini langkah menyesuaikan struktur APBD dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kemampuan keuangan daerah,” katanya, Selasa (17/11/2026).
Kebijakan itu tertuang dalam Surat Edaran Wali Kota Singkawang tanggal 25 September 2026 tentang pembatalan dan penghentian pembayaran TPP 50 persen pada pemberian gaji ketiga belas.
Ia menjelaskan, Pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) mengatur belanja pegawai daerah, di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui transfer ke daerah, paling tinggi 30 persen dari total belanja APBD. Daerah yang masih melampaui batas itu diberi masa penyesuaian paling lama 5 tahun sejak undang-undang diundangkan.
Menurutnya, pengendalian proporsi belanja pegawai terus menjadi perhatian dalam arahan pemerintah pusat kepada daerah. Hal serupa menjadi salah satu pointer dalam evaluasi APBD oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
Isu ini juga mengemuka dalam pembahasan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 bersama Badan Anggaran DPRD Singkawang.
Dalam pembahasan itu, dewan mempertanyakan strategi pemkot menekan proporsi belanja pegawai hingga 30 persen.
“Ini agenda fiskal bersama antara eksekutif dan legislatif. Karena itu langkahnya kami lakukan bertahap, terukur, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Berdasarkan data APBD Induk Tahun Anggaran 2026, proporsi belanja pegawai Singkawang tercatat sekitar 36,7 persen dari total belanja, di luar Tunjangan Profesi Guru (TPG). Melalui rasionalisasi, termasuk penghentian TPP ketiga belas pada APBD Perubahan 2026, angka itu ditekan menjadi sekitar 33,9 persen, atau turun 2,8 poin persentase.
“Ini langkah konkrit mendekatkan proporsi belanja pegawai ke batas yang diamanatkan. Namun 33,9 persen masih memerlukan pengendalian lanjutan secara bertahap, dengan tetap memperhatikan kebutuhan aparatur, kewajiban pelayanan dasar, dan kemampuan fiskal daerah,” kata Kepala BPKAD.
TPP Reguler 12 Bulan Tetap Dibayar
Alhatip memastikan TPP reguler ASN tetap dibayarkan selama 12 bulan. Rasionalisasi hanya menyasar komponen TPP tambahan 50 persen yang melekat pada gaji ketiga belas. Sementara komponen TPP tambahan 50 persen pada gaji keempat belas/tunjangan hari raya telah direalisasikan.
Ia menambahkan, ketentuan THR dan gaji ketiga belas yang bersumber dari APBD juga memperhatikan kapasitas fiskal daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 mengatur pemberian tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
‘’Sejalan dengan PP No. 9 Tahun 2026 dan diturunkan dalam Perwako Singkawang No. 1 Tahun 2026 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari APBD Tahun 2026, perlu kami sampaikan bahwa dalam penganggaran Tambahan Penghasilan ASN bersumber dari PAD dan dianggarkan sebanyak 14 bulan (12 bulan adalah TPP reguler yang bersifat Wajib dan ditambah 2 bulan bersifat Tidak Wajib sesuai kemampuan fiskal daerah). Dua bulan dimaksud adalah TPP Tunjangan Hari Raya dan TPP ke-13 dan yang dibayarkan masing-masing 50% dari TPP 1 bulandalam Perwako tersebut,” jelasnya.
Diketahui sejumlah pemerintah daerah (pemda) di Indonesia melakukan pemotongan atau penyesuaian TPP bagi ASN untuk melaksanakan amanat UU belanja pegawai 30 persen dan akibat tekanan fiskal dari pengurangan dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
“Komponen tambahan itu tidak dapat dilepaskan dari kondisi fiskal masing-masing daerah,” ujarnya.
Ia menyebut surat edaran tersebut mengatur agar alokasi hasil rasionalisasi dikembalikan ke belanja program prioritas, antara lain pelayanan kesehatan, pendidikan dasar, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), pengelolaan persampahan dan pembangunan infrastruktur publik.
Kepala BPKAD mengakui penyesuaian penghasilan dapat menimbulkan kekecewaan bagi ASN. Menurutnya, aspirasi dan masukan tetap dihormati dan menjadi ruang komunikasi yang terbuka.
“Pengelolaan APBD mengharuskan kami menyeimbangkan penghargaan atas pengabdian aparatur dengan tanggung jawab membiayai pelayanan publik dan pembangunan bagi seluruh masyarakat,” katanya.
“Tujuan penataan belanja pegawai bukan semata-mata menurunkan angka, melainkan menjaga agar APBD tetap terkendali, pelayanan publik berjalan, dan manfaat anggaran dapat dirasakan seluas-luasnya bagi masyarakat,” tutupnya. (*)
Ruang Iklan billboard